September 25, 2018

Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Kompeten Indonesia Terbanyak di ASEAN

Jakarta (Paradiso) – Indonesia ternyata memimpin di antara negara ASEAN dalam hal kompetensi bagi tenaga kerja sektor pariwisata dan sertifikasi telah diberikan bagi 21.500 orang tenaga kerja.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu mengatakan serifikasi yang kita berikan secara simbolis kepada perwakilan 33 dari 250 tenaga kerja pariwisata meliputi bidang hotel dan restoran, spa, usaha perjalanan wisata, pemandu wisata, jasaboga, MICE, pemandu wisata selam, pemandu ekowisata, pemandu wisata arung jeram dan pemandu museum.

“Sertifikasi yang disubsidi pemerintah ini untuk ASEAN Economic Community 2012. Dalam hal standar kompetensi pariwisata Indonesia bukan hanya leading (memimpin) dalam hal sertifikai SDM tapi sejak 2003 kita juga berkontribusi membuat standar kompetensi tingkat ASEAN,” ujarnya.

Dikatakan, dari kurun waktu tersebut hingga sekarang sudah hampir 50% target mensertifikasi 50.000 tenaga kerja pariwisata sudah tercapai. Sementara negara lain seperti Jepang yang sudah melakukan sertifikasi standar kompetensi industri wisatanya hingga tahun ini baru bisa mencapai 50% dari target mereka juga.

“Masalah yang banyak dihadapi di Indonesia maupun negara lain adalah belum ada kesadaran individu yang tinggi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi karena sifatnya masih sukarela. Dari jumlah 21.500 tenaga yang sudah sertifikasi, tambahnya, yang terbanyak diberikan untuk bidang hotel dan restoran sebanyak 9.590 orang, sementara yang terkecil adalah pemandu museum dengan jumlah 300 orang,” katanya.

Ditambahkannya, untuk ekonomi kreatif tengah disiapkan standar kompetensinya dan infrastrukturnya seperti lembaga sertifikasi dan para asesornya. Sejauh ini arsitektur, film, seni pertunjukan tari sudah ada standar kompetensinya.

“Diharapkan para pelaku ekonomi kreatif pada 2014 sudah dapat melakukan standar kompetensi seperti yang dilakukan di sektor industri wisata. Kita harapkan jangan menunggu subsidi dari pemerintah tapi bisa mandiri dalam hal pembiayaan sertifikasi karena manfaatnya kompetensi mereka diakui secara internasional dan bisa bekerja di mancanegara,” ungkapnya. (*)

Facebook Comments